foto: detikcom
Jakarta
- Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief,
menilai gelar pahlawan nasional tidak layak diberikan kepada mantan
Presiden Soeharto. Soeharto dinilai terlalu banyak merugikan rakyat
Indonesia ketimbang membawa kemajuan.
"Bukan hanya Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan, menyodorkan nama Soeharto sebagai pahlawan adalah kerjaan yang tidak perlu," tegas Andi kepada detikcom, Senin (18/10/2010).
Andi menuturkan, Presiden Soeharto terlalu banyak menodai kepercayaan rakyat Indonesia. Soeharto, menurut Andi, terlibat dalam banyak pelanggaran HAM, penculikan aktivis, hingga korupsi.
Andi menambahkan, semangat rekonsiliasi dibalik rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto layak diapresiasi. Namun, lebih dari itu, rakyat Indonesia butuh cara rekonsiliasi yang konkret.
"Mudah-mudahan bukan gelar pahlawan yang diinginkan Tommy, cendana, dan kroni Soeharto. Tapi hilang dendam dan sumbangsih untuk membangun," terang Andi.
Cara rekonsiliasi yang bisa diterima rakyat Indonesia tersebut, menurut Andi, harus dengan pengembalian kerugian negara. Keluarga cendana dan kroninya haruslah mau mengembalikan uang negara yang telah diambil, bukan memohon gelar pahlawan.
"Harus ada yang mengalah, Tommy dan kroni cendana harus mengalah memasukkan dan mengembalikan uang kepada rakyat secara terhormat. Banyak model bisa dilakukan seperti rekonsiliasi pajak dan memutar di sektor riil," sarannya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan pemerintah sudah menyaring 10 nama calon pahlawan nasional. Mereka adalah Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng, HM Soeharto dari Jawa Tengah, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur.
Selanjutnya Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.
Nama-nama ini sekarang akan dibawa ke Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa yang dipimpin Menkopolhukam. Di dewan ini, nama-nama itu akan diseleksi lebih jauh dengan berbagai kriteria.
"Baru kemudian diajukan kepada Bapak Presiden dan belum tentu diterima," ujar Dipo, Minggu (17/10)
"Bukan hanya Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan, menyodorkan nama Soeharto sebagai pahlawan adalah kerjaan yang tidak perlu," tegas Andi kepada detikcom, Senin (18/10/2010).
Andi menuturkan, Presiden Soeharto terlalu banyak menodai kepercayaan rakyat Indonesia. Soeharto, menurut Andi, terlibat dalam banyak pelanggaran HAM, penculikan aktivis, hingga korupsi.
Andi menambahkan, semangat rekonsiliasi dibalik rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto layak diapresiasi. Namun, lebih dari itu, rakyat Indonesia butuh cara rekonsiliasi yang konkret.
"Mudah-mudahan bukan gelar pahlawan yang diinginkan Tommy, cendana, dan kroni Soeharto. Tapi hilang dendam dan sumbangsih untuk membangun," terang Andi.
Cara rekonsiliasi yang bisa diterima rakyat Indonesia tersebut, menurut Andi, harus dengan pengembalian kerugian negara. Keluarga cendana dan kroninya haruslah mau mengembalikan uang negara yang telah diambil, bukan memohon gelar pahlawan.
"Harus ada yang mengalah, Tommy dan kroni cendana harus mengalah memasukkan dan mengembalikan uang kepada rakyat secara terhormat. Banyak model bisa dilakukan seperti rekonsiliasi pajak dan memutar di sektor riil," sarannya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan pemerintah sudah menyaring 10 nama calon pahlawan nasional. Mereka adalah Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng, HM Soeharto dari Jawa Tengah, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur.
Selanjutnya Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.
Nama-nama ini sekarang akan dibawa ke Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa yang dipimpin Menkopolhukam. Di dewan ini, nama-nama itu akan diseleksi lebih jauh dengan berbagai kriteria.
"Baru kemudian diajukan kepada Bapak Presiden dan belum tentu diterima," ujar Dipo, Minggu (17/10)
