Rezim
pemerintahan SBY-Boediono kini semakin diragukan kualitas dan
keberpihakannya pada rakyat sesuai dengan janjinya. Rezim pemerintahan
SBY-Boediono ini dinilai hanya pandai dalam melakukan manipulasi dan
pencitraan agar terlihat baik di hadapan publik.
Salamuddin Daeng
dari Instite Global Justice (IGJ), sempat menyoroti dua manipulasi yang
sudah dilakukan oleh rezim SBY-Boediono ini. Yang pertama, yaitu
manipulasi keuangan Negara untuk mengisi kantong kekuasaan, dan yang
kedua, adalah manipulasi indikator kesejahteraan rakyat dalam rangka
pencitraan politik.
Manipulasi keuangan negara ini dilakukan
dengan memperbesar keuangan pemerintah dengan cara mencetak surat hutang
hingga mencapai USD 54,308 milyar (atau sejumlah Rp 488,77 triliun).
Selama 6 tahun ini terjadi peningkatan Surat Berharga Negara 156,40%.
Inilah sebenarnya penyebab terjadi peningkatan devisa negara secara
tajam , dimana 92,7% dari devisa USD 89,032 miliar pada Januari 2011,
bersumber dari Surat Hutang.
Surat hutang tersebut digunakan
untuk membiayai APBN (antara lain: gaji, stimulus keuangan dan
perdagangan bagi PMA) dan membiayai impor,termasuk impor pangan yang
marak dalam 6 tahun terakhir. Peningkatan APBN (2004-2010) terdapat
peningkatan penerimaan Rp 452,27 triliun sebagian berasal dari penjualan
surat berharga negara (Rp 488,77 triliun tsb diatas).
Pada saat
yang sama penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) mengalami penurunan.
Jadi pemerintahan ini tidak menghidupkan negara dari produktivitas tapi
dari menjual aset-aset negara melalui hutang.
Sementara pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat dipasok dari sumber-sumber impor (16
komponen impor senilai 3,2 milyar USD). Akibat serangan produk-produk
impor ini, maka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Namun angka-angka
kemiskinan dan pengangguran juga dimanipulasi. Indikator orang miskin
diturunkan, yang seharusnya 2USD/hr/kapita sesuai standar Bank Dunia,
menjadi Rp 7.200. Sementara orang bekerja 8 jam perhari (menurut UU)
tetapi yang kerja 1 jam perminggu dianggap bukan penganggur)
Lalu berapa sebenarnya BESAR UTANG PEMERINTAHAN INDONESIA?
Jurnal-ekonomi.org
– Berapakah utang pemerintah Indonesia pada tahun ini? Menurut Buku
Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, jumlah seluruh utang
pemerintah mencapai US$ 185,3 milyar. Bila dirupiahkan dengan kurs Rp
9000/ US dollar, maka utang negara kita mencapai Rp 1.667,70 trilyun.
Jika dibagi jumlah penduduk Indonesia 237,556 juta jiwa berdasarkan
hasil sensus penduduk 2010, maka setiap penduduk Indonesia memikul utang
negara sebesar Rp 7 juta.
Dalam
sepuluh tahun terakhir, utang pemerintah berkembang pesat dari
US$122,42 milyar pada tahun 2001 menjadi US$185,3 milyar pada tahun
2010. Selama periode tersebut utang negara bertambah US$ 61,88 milyar
atau setara Rp 556,92 trilyun.
Dengan demikian selama sepuluh
tahun terakhir pemerintahan 3 rezim; Gusdur, Megawati, dan SBY, negara
tidak memiliki kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap utang
apalagi menghilangkannya. Justru utang negara meningkat 50,56% atau
hampir setengah dari jumlah utang tahun 2001.
Pemerintahan SBY
yang sudah memasuki dua periode jabatan, memiliki andil besar dalam
menggelembengkuan utang negara. Sejak tahun 2004 hingga 2010, utang
negara bertambah US$45,42 milyar dollar atau sekitar Rp 408,78 trilyun.
Jadi dari 50,56% peningkatan utang negara sejak 2001, pemerintahan SBY
menyumbangkan peningkatan utang sebesar 37,10%. Jika dihitung sejak
tahun 1970 dengan jumlah utang pemerintah pada saat itu mencapai US$2,77
milyar, maka utang negara selama 40 tahun terakhir bertambah sebesar
6.589,53%.
Utang
pemerintah tersebut terdiri atas utang luar negeri dan utang dalam
negeri. Utang dalam negeri merupakan istilah yang digunakan untuk
menyebut pinjaman pemerintah dalam bentuk surat utang atau obligasi.
Perkembangan utang pemerintah terutama sejak masuknya IMF pada era
reformasi meningkat drastis. Peningkatan tersebut didorong oleh biaya
BLBI dan paket rekapitalisasi perbankan yang menelan biaya pokok Rp 650
trilyun. Biaya ini atas perintah IMF diaktuaisasikan pemerintah dalam
bentuk Surat Utang Negara atau disebut juga obligasi rekap.
Selanjutnya,
pemerintah menjadikan instrumen surat utang untuk mendanai APBN.
Sehingga jika sebelumnya pemerintah hanya mengandalkan utang luar negeri
sebagai sumber pembiayaan APBN, maka penjualan surat utang negara pun
menjadi andalan utama pemerintah dalam berutang. Sebagai negara yang
kaya sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan letak yang sangat
strategis, menjadi sangat ironis negara ini hidupnya bergantung pada
utang. Pertanyaan bagi kita; kemana potensi sumber daya manusia
Indonesia? Kemana potensi sumber daya alam yang melimpah perginya? Tentu
ada yang salah dengan sistem ekonomi dan ideologi yang diterapkan di
negeri kita. Inilah yang harus direnungkan dan dipecahkan.
Jumlah
utang pemerintah Indonesia pada saat ini mencapai US$185,3 milyar atau
bila dirupiahkan dengan kurs Rp 9.000/US$ setara dengan Rp1.667,7
trilyun. Jumlah yang tidak sedikit yang bila dibebankan kepada 237,556
juta penduduk Indonesia maka setiap warga negara harus memikul utang
negara sebesar Rp7 juta. Jika jumlah utang negara kita sudah sangat
besar maka berapakah beban cicilan pokok dan bunga utang pemerintah yang
harus dibayar rakyat dalam APBN? (baca: berapa utang pemerintah
Indonesia?)
Berdasarkan data dari Buku Saku Perkembangan Utang
Negara Edisi Oktober 2010, dalam APBN-P 2010 jumlah keseluruhan cicilan
utang pemerintah mencapai angka Rp230,33 trilyun. Cicilan tersebut
terdiri atas cicilan pokok sebesar Rp124,68 trilyun dan cicilan bunga
Rp105,65 trilyun. Proporsi anggaran pembayaran utang mencapai 23,21%
dari Rp992,4 trilyun penerimaan APBN dimana hampir setengahnya atau
45,87% adalah pembayaran bunga utang pemerintah. Akibat besarnya jumlah
cicilan utang, APBN pun mengalami defisit sangat besar, yakni Rp133,75
trilyun.
Cicilan Utang?
Sejak tahun 2000, tren cicilan utang pemerintah meningkat (lihat grafik). Dari Rp57,69 trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp230,33 trilyun di 2010. Tingkat cicilan utang negara tahun ini meroket hampir 4 kali lipat cicilan utang pemerintah tahun 2000. Hanya pada tahun 2003 cicilan utang turun jumlahnya dari cicilan tahun 2002, dan tahun 2005 dari tahun 2004. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2000, tren cicilan utang tidak mengalami penurunan sama sekali (lihat tabel).
Selama 11 tahun terakhir, negara telah membayar utang sebesar Rp1.596,1 trilyun dan 54% di antaranya atau sekitar Rp864,67 trilyun adalah untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Jumlah keseluruhan pembayaran utang pemerintah tersebut lebih dari 7,8 kali penerimaan APBN 2000, 4,7 kali penerimaan APBN 2003, 2,5 kali penerimaan APBN 2006, dan 1,6 kali penerimaan APBN 2010. Jumlah ini juga hampir menyamai jumlah utang negara tahun ini Rp1.667,7 trilyun. Sedangkan total pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar dari anggaran penerimaan pajak tahun ini Rp743,3 trilyun.
Meski Indonesia telah membayar utang sebesar Rp1.667,7 trilyun selama 11 tahun terakhir, utang Indonesia tidak turun justru membengkak dari jumlah utang pada tahun 2000 yakni Rp1.235 trilyun. Bahkan jika dibandingkan jumlah utang pemerintah tahun 1998 sebesar Rp553 trilyun, jumlah utang pemerintah Indonesia tahun ini.
Sumber: Klik Disini
