Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy
mengatakan fasilitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI lebih mewah dari
fasilitas yang diterima anggota DPR di AS sekalipun. Banyak fasilitas
yang dimiliki anggota DPR RI tidak dimiliki oleh anggota DPR AS, namun
dari segi kemampuan serta tanggungjawab terhadap tugas, anggota DPR AS
jauh lebih baik dari anggota DPR RI.
“Saya heran dengan anggota DPR RI yang selalu mengeluhkan kurangnya fasilitas yang belum mereka dapatkan dan menyia-nyiakan fasilitas yang mereka dapatkan saat ini. Anggota DPR RI secara relative memiliki fasilitas yang lebih mewah dibandingkan dengan anggota DPR di AS,” kata Cecep, di Jakarta, Minggu (24/10).
Ia mencontohkan bagaimana berbagai acara study banding ke luar negeri yang merupakan kewajiban dan fasilitas agar anggota DPR memiliki perbandingan dalam menjalankan tugasnya, kemudian menjadi tidak lebih acara jalan-jalan saja. Padahal kalau itu dimanfaatkan, banyak hal yang seharusnya mereka bisa bawa untuk perbaikan kondisi dan bekal bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi.
“Coba tengok saja bagaimana anggota DPR RI memiliki gaji yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan gaji pegawai di Indonesia. Anggota DPR disini juga mendapatkan fasilitas perumahan yang tidak didapatkan oleh
anggota-anggota DPR di AS dan Negara-negara maju Eropa lainnya,” jelasnya.
Cecep juga menuturkan jika melihat mobil-mobil yang digunakan anggota DPR, memiliki kemampuan memiliki dan membeli mobil-mobil mewah yang tidak mungkin dimiliki oleh anggota DPR di AS.
“Di sana anggota DPR juga tidak ada yang memiliki pembantu di rumah, sehingga rasanya aneh jika mereka di sini yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, masih belum mampu memberikan kontribusi yang baik bagi DPR .Saya sendiri pernah bekerja menjadi staf anggota DPR di AS bernama James A Leach dari Iowa yang telah menjadi anggota DPR selama 22 tahun dan menjadi ketua komisi tapi kehidupannya jauh lebih sederhana dari pada anggota DPR RI,“ ungkap dia.
Ditambahkannya, fasilitas lebih yang didapatkan lebih dari anggota DPR AS dibandingkan dengan anggota DPR di Indonesia adalah staf ahli yang mereka miliki. Namun, menurutnya, pemberian fasilitas tambahan berupa staf buat anggota DPR di Indonesia diyakininya juga tidak akan merubah kinerja DPR menjadi lebih baik. Selain itu fasilitas lebih lainnya adalah keberadaan perpustakaan mereka yang lengkap dan sambungan
“Saya heran dengan anggota DPR RI yang selalu mengeluhkan kurangnya fasilitas yang belum mereka dapatkan dan menyia-nyiakan fasilitas yang mereka dapatkan saat ini. Anggota DPR RI secara relative memiliki fasilitas yang lebih mewah dibandingkan dengan anggota DPR di AS,” kata Cecep, di Jakarta, Minggu (24/10).
Ia mencontohkan bagaimana berbagai acara study banding ke luar negeri yang merupakan kewajiban dan fasilitas agar anggota DPR memiliki perbandingan dalam menjalankan tugasnya, kemudian menjadi tidak lebih acara jalan-jalan saja. Padahal kalau itu dimanfaatkan, banyak hal yang seharusnya mereka bisa bawa untuk perbaikan kondisi dan bekal bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi.
“Coba tengok saja bagaimana anggota DPR RI memiliki gaji yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan gaji pegawai di Indonesia. Anggota DPR disini juga mendapatkan fasilitas perumahan yang tidak didapatkan oleh
anggota-anggota DPR di AS dan Negara-negara maju Eropa lainnya,” jelasnya.
Cecep juga menuturkan jika melihat mobil-mobil yang digunakan anggota DPR, memiliki kemampuan memiliki dan membeli mobil-mobil mewah yang tidak mungkin dimiliki oleh anggota DPR di AS.
“Di sana anggota DPR juga tidak ada yang memiliki pembantu di rumah, sehingga rasanya aneh jika mereka di sini yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, masih belum mampu memberikan kontribusi yang baik bagi DPR .Saya sendiri pernah bekerja menjadi staf anggota DPR di AS bernama James A Leach dari Iowa yang telah menjadi anggota DPR selama 22 tahun dan menjadi ketua komisi tapi kehidupannya jauh lebih sederhana dari pada anggota DPR RI,“ ungkap dia.
Ditambahkannya, fasilitas lebih yang didapatkan lebih dari anggota DPR AS dibandingkan dengan anggota DPR di Indonesia adalah staf ahli yang mereka miliki. Namun, menurutnya, pemberian fasilitas tambahan berupa staf buat anggota DPR di Indonesia diyakininya juga tidak akan merubah kinerja DPR menjadi lebih baik. Selain itu fasilitas lebih lainnya adalah keberadaan perpustakaan mereka yang lengkap dan sambungan
Pohan: Fasilitas Untuk Anggota DPR Sudah Memadai
Antara - Senin, 25 Oktober
Jakarta (ANTARA - Anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan mengatakan, fasilitas yang diterimanya sudah sangat memadai, kecuali ruang kerjanya yang terlalu sempit,"Mengeluhkan fasilitas di tengah kinerja yang terpuruk seperti saat ini, sangatlah tidak tepat," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan, para anggota DPR harus disoroti mengenai keaktifannya menjalankan tugas-tugasnya di komisi, badan maupun alat kelengkapan lainnya. "Saya sendiri memang sering mendengar bahwa banyak anggota DPR yang tidak tahu sama sekali hal-hal mengenai dapilnya dan masyarakatnya pun sama sekali tidak mengenalnya. Memang ada yang salah dalam rekrutmen anggota-anggota DPR dan ini yang harus dibenahi," katanya.
Di masa mendatang, kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini, diharapkan sistem penjaringannya bisa lebih menghasilkan caleg-caleg yang berkualitas. Dia sama sekali tidak sepakat dengan permintaan rumah aspirasi, dana aspirasi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu seharusnya menjadi tanggung jawab anggota DPR itu sendiri.
"Saya dengan gaji sebagai anggota DPR memiliki 3 rumah aspirasi dan saya memiliki sekitar 25 orang staf yang membantu saya menjalankan tugas-tugas. Semua itu saya keluarkan dari gaji saya sebagai anggota DPR tanpa sama sekali pernah saya mengeluh mengenai fasilitas yang saya dapatkan," katanya. Hal itu bisa dilakukannya karena persoalan gaya hidup. Menurut dia, banyak anggota DPR yang memiliki gaya hidup berlebihan. Hal ini membuat banyak anggota DPR yang terdengar bermain proyek atau melakukan praktik yang melanggar etika maupun hukum.
Mengenai efektivitas kunjungan kerja, Pohan menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan oleh komisi sangat efektif. "Saya sendiri belum pernah melakukan studi banding dan sebagainya sehingga saya tidak bisa menilai, namun kalau komisi, itu sangat efektif," katanya. Mengenai rumah dinas yang kabarnya ada praktik pengelembungan harga dalam proses renovasinya, Pohan mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab Sekjen DPR dan juga BURT DPR.
"Saya rasa Pak Marzuki Alie telah banyak melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh kesekjenan. Lagipula mengenai rumah dinas itu merupakan keputusan DPR periode lalu dimana DPR saat ini tidak dilibatkan sama sekali. Jadi kalau mau tanya adanya permainan maka tanya kepada DPR periode lalu," tandasnya.
Lebih baik
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy mengatakan, dari sisi fasilitas, apa yang dimiliki oleh anggota DPR RI lebih baik dari fasilitas yang diterima anggota DPR di AS. Banyak fasilitas yang dimiliki anggota DPR RI tidak dimiliki oleh anggota DPR AS, namun dari segi kemampuan serta tanggung jawab terhadap tugas, anggota DPR AS jauh lebih baik dari anggota DPR RI. Dia pernah menjadi staf anggota DPR di AS bernama James A Leach dari Iowa yang telah menjadi anggota DPR selama 22 tahun dan menjadi ketua komisi. "Tapi kehidupannya jauh lebih sederhana daripada anggota DPR RI," katanya.
Fasilitas lebih yang didapatkan anggota DPR AS dibandingkan dengan anggota DPR di Indonesia adalah staf ahli yang mereka miliki. Namun pemberian fasilitas tambahan berupa staf buat anggota DPR di Indonesia diyakini juga tidak akan mengubah kinerja DPR menjadi lebih baik. Selain itu fasilitas lebih lainnya adalah keberadaan perpustakaan mereka yang lengkap dan sambungan internet yang super cepat. "Memangnya ada jaminan dari para anggota DPR itu kalau diberikan staf sampai 5 orang dari 2 orang saat ini, kinerja mereka akan membaik? Saya rasa tidak ada satupun dari mereka akan bisa memberikan jaminan itu. Hal ini tidak lepas dari mentalitas banyak anggota DPR itu sendiri," katanya.
Saat ini kondisinya memang sulit. Jarang ada anggota DPR yang dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihannya dan anggota DPR itu sendiri tidak pernah tahu bagaimana masyarakat di dapilnya. "Tidak usah jauh-jauh bicara DPR RI, DPRD di daerah saja, coba berapa kali anggota DPRD di daerah Anda tinggal pernah datang mengunjungi daerah Anda? Di AS kondisi sangat berbeda, anggota DPR pulang ke dapilnya tiap akhir pekan, sehingga bisa bertemu muka dengan masyarakatnya dan masyarakatnya bisa bercerita mengenai keluhan-keluhannya," katanya.
Antara - Senin, 25 Oktober
Jakarta (ANTARA - Anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan mengatakan, fasilitas yang diterimanya sudah sangat memadai, kecuali ruang kerjanya yang terlalu sempit,"Mengeluhkan fasilitas di tengah kinerja yang terpuruk seperti saat ini, sangatlah tidak tepat," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan, para anggota DPR harus disoroti mengenai keaktifannya menjalankan tugas-tugasnya di komisi, badan maupun alat kelengkapan lainnya. "Saya sendiri memang sering mendengar bahwa banyak anggota DPR yang tidak tahu sama sekali hal-hal mengenai dapilnya dan masyarakatnya pun sama sekali tidak mengenalnya. Memang ada yang salah dalam rekrutmen anggota-anggota DPR dan ini yang harus dibenahi," katanya.
Di masa mendatang, kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini, diharapkan sistem penjaringannya bisa lebih menghasilkan caleg-caleg yang berkualitas. Dia sama sekali tidak sepakat dengan permintaan rumah aspirasi, dana aspirasi dan sebagainya. Hal-hal seperti itu seharusnya menjadi tanggung jawab anggota DPR itu sendiri.
"Saya dengan gaji sebagai anggota DPR memiliki 3 rumah aspirasi dan saya memiliki sekitar 25 orang staf yang membantu saya menjalankan tugas-tugas. Semua itu saya keluarkan dari gaji saya sebagai anggota DPR tanpa sama sekali pernah saya mengeluh mengenai fasilitas yang saya dapatkan," katanya. Hal itu bisa dilakukannya karena persoalan gaya hidup. Menurut dia, banyak anggota DPR yang memiliki gaya hidup berlebihan. Hal ini membuat banyak anggota DPR yang terdengar bermain proyek atau melakukan praktik yang melanggar etika maupun hukum.
Mengenai efektivitas kunjungan kerja, Pohan menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan oleh komisi sangat efektif. "Saya sendiri belum pernah melakukan studi banding dan sebagainya sehingga saya tidak bisa menilai, namun kalau komisi, itu sangat efektif," katanya. Mengenai rumah dinas yang kabarnya ada praktik pengelembungan harga dalam proses renovasinya, Pohan mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab Sekjen DPR dan juga BURT DPR.
"Saya rasa Pak Marzuki Alie telah banyak melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh kesekjenan. Lagipula mengenai rumah dinas itu merupakan keputusan DPR periode lalu dimana DPR saat ini tidak dilibatkan sama sekali. Jadi kalau mau tanya adanya permainan maka tanya kepada DPR periode lalu," tandasnya.
Lebih baik
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy mengatakan, dari sisi fasilitas, apa yang dimiliki oleh anggota DPR RI lebih baik dari fasilitas yang diterima anggota DPR di AS. Banyak fasilitas yang dimiliki anggota DPR RI tidak dimiliki oleh anggota DPR AS, namun dari segi kemampuan serta tanggung jawab terhadap tugas, anggota DPR AS jauh lebih baik dari anggota DPR RI. Dia pernah menjadi staf anggota DPR di AS bernama James A Leach dari Iowa yang telah menjadi anggota DPR selama 22 tahun dan menjadi ketua komisi. "Tapi kehidupannya jauh lebih sederhana daripada anggota DPR RI," katanya.
Fasilitas lebih yang didapatkan anggota DPR AS dibandingkan dengan anggota DPR di Indonesia adalah staf ahli yang mereka miliki. Namun pemberian fasilitas tambahan berupa staf buat anggota DPR di Indonesia diyakini juga tidak akan mengubah kinerja DPR menjadi lebih baik. Selain itu fasilitas lebih lainnya adalah keberadaan perpustakaan mereka yang lengkap dan sambungan internet yang super cepat. "Memangnya ada jaminan dari para anggota DPR itu kalau diberikan staf sampai 5 orang dari 2 orang saat ini, kinerja mereka akan membaik? Saya rasa tidak ada satupun dari mereka akan bisa memberikan jaminan itu. Hal ini tidak lepas dari mentalitas banyak anggota DPR itu sendiri," katanya.
Saat ini kondisinya memang sulit. Jarang ada anggota DPR yang dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihannya dan anggota DPR itu sendiri tidak pernah tahu bagaimana masyarakat di dapilnya. "Tidak usah jauh-jauh bicara DPR RI, DPRD di daerah saja, coba berapa kali anggota DPRD di daerah Anda tinggal pernah datang mengunjungi daerah Anda? Di AS kondisi sangat berbeda, anggota DPR pulang ke dapilnya tiap akhir pekan, sehingga bisa bertemu muka dengan masyarakatnya dan masyarakatnya bisa bercerita mengenai keluhan-keluhannya," katanya.
Penghasilan dan Fasilitas Anggota DPR-RI
Penghasilan dan Fasilitas Anggota DPR-RI ; Seorang anggota DPR bisa mendapatkan honor kunjungan kerja Rp 500 ribu per hari.Apa yang tergambar dalam benak Anda ketika mendengar kata ‘anggota DPR’?Wangi, warga terhormat, berjas dan berbusana mewah, mobil keluaran terbaru, ponsel merek tercanggih, dan makan di hotel atau cafe-cafe mahal. Tak salah memang gambaran tersebut, karena rata-rata gambaran wakil rakyat yang digaji oleh rakyat, tak jauh seperti itu.
Para wakil rakyat harus segera
memperbaiki kinerjanya. Tidak lagi bisa sesuka hati bolos rapat,
meninggalkan sidang seenaknya. Bagi yang suka bolos, sanksi internal
sudah siap menanti. Pimpinan DPR memberlakukan aturan ketat bagi para
anggota. Bisa jadi, inilah terobosan baru politisi Senayan dalam
mengatasi kemalasan para anggotanya.
Anggota DPR yang mangkir tanpa alasan
jelas kini langsung ditangani lembaga kode etik, Badan Kehormatan (BK).
“Kami serahkan kepada BK saja,” kata Ketua DPR Marzuki Alie. Dia
meminta BK menegakkan sanksi secara konsisten. Hal tersebut, imbuh
Marzuki, bertujuan menunjukkan bahwa para wakil rakyat yang duduk di
DPR sungguh-sungguh memiliki disiplin dan komitmen dalam menjalankan
tugas. “Jadi, kami pasti menindaklanjuti,” papar dia.
Berikut Penghasilan dan Fasilitas Anggota DPR-RI
A. Gaji Anggota DPR-RI
1. Gaji pokok : Rp. 4.200.000,-
2. Tunjangan keluarga: ( Istri : Rp. 420.000,- Anak : Rp. 84.000,-)
3. Uang paket : Rp. 2.000.000,-
4. Tunjangan jabatan : Rp. 9.700.000,-
5. Tunjangan beras : Rp. 126.000,-
6. Tunjangan khusus (PPh) : Rp. 1.723.445,- +
Jumlah Penghasilan Kotor : Rp 18.254.354,-
Potongan-potongan
1. – Beras/Bulog : Rp. 0,-
2. – Iuran wajib : Rp. 470.400,-
3. – Pajak penghasilan : Rp. 1.723.445,-
4. – Contra pos : Rp. 0,- +
Jumlah Potongan : Rp. 2.193.845,-
Jumlah Penghasilan Bersih : Rp. 16.060.500,-
B. Tunjangan Anggota DPR-RI
1. Subsidi langganan listrik dan
telepon Anggota DPR RI Periode 2004 – 2009 berdasarkan SK Sekjen No
23/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 5.500.000,-
2. Tunjangan peningkatan komunikasi
intensif berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No.
S-193/MK.2/2005 Tanggal 30 November 2005 dan SK Sekjen No.
11/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 14.140.000,-
3. Tunjangan kehormatan dan alat kelengkapan Dewan: Rp. 3.720.000,-
4. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan sesuai SK Sekjen No. 22/ SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 2.500.000,-
5. Tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai SK Sekjen No. 12/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 8.5000.000,-
6. Bantuan penunjang akomodasi berdasarkan SK Sekjen No. 04.A/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 15.000.000,-
Jumlah Tunjangan Kotor : Rp. 49.360.000,-
Potongan tunjangan
1. PPh Psl 21: 15% x Rp. 14.140.000,- : Rp. 2.121.000,-
2. PPh Psl 21: 15% x Rp. 3.720.000,- : Rp. 558.000,-
3. PPh Psl 21: 15% x Rp. 2.500.000,- : Rp. 375.000,-
4. PPh Psl 21: 15% x Rp. 8.500.000,- : Rp. 1.275.000,-
5. PPh Psl 21: 15% x Rp. 15.000.000,- : Rp. 2.250.000,- +
Jumlah Potongan Tunjangan : Rp. 6.579.000,- _
Jumlah Tunjangan Bersih : Rp. 42.781.000,-
Jumlah Penghasilan Bersih : Rp. 16.060.500,-
Jumlah Tunjangan Bersih : Rp. 42.781.000,- +
TOTAL : Rp. 58.841.500,-
Setiap bulan Anggota DPR menerima penghasilan sebesar Rp. 58.841.500,-*
C. ANGGARAN MASA RESES
Setiap empat bulan sekali ada jadwal
reses. Lama masa reses sekitar satu bulan. Dalam masa ini, mereka
diwajibkan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Selain itu, mereka
juga melakukan kunjungan kerja Komisi dan atau kunjungan kerja atas
nama Alat Kelengkapan DPR. Kunjungan atas nama Alat Kelengkapan DPR ini
bisa dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Untuk kunjungan
ke daerah pemilihan, para Anggota DPR diberi anggaran, yaitu:
1. Fasilitas angkutan dalam kota 9 hari x Rp. 520.000,- = Rp. 4.680.000,-
2. Biaya uang harian di daerah 9 hari x Rp. 300.000,- = Rp. 2.700.000,-
3. Biaya representasi 9 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 1.800.000,-
4. Biaya penginapan 8 hari x Rp 1.550.000,- = Rp. 12.400.000,-
5. Biaya penyerapan aspirasi rakyat 7 hari x Rp. 4.500.000,- = Rp. 31.500.000,- +
TOTAL Rp. 53.080.000,-
D. KUNJUNGAN PERORANGAN
Kunjungan ini sifatnya tidak wajib.
Jadi, tergantung anggota Dewan bersangkutan, apakah merasa perlu
melakukannya atau tidak. Mereka yang akan melakukan kunjungan ini
mendapatkan biaya akomodai dan transportasi. Berapa jumlahnya? Sebagai
contoh, Anggota DPR dari salah satu daerah pemilihan di Jawa Timur
dibiayai sebagai berikut:
1. – Biaya pesawat Jakarta – Semarang (PP) = Rp. 2.878.500,-
2. – Biaya airport tax (PP) = Rp. 65.000,-
3. – Fasilitas angkutan dalam kota 3 hari x Rp. 520.000,- = Rp 1.560.000,-
4. – Biaya uang harian di Jawa Tengah 3 hari x Rp. 300.000,- = Rp 900.000,-
5. – Biaya representasi 3 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 600.000,-
6. – Biaya penginapan hotel bintang lima 2 hari x Rp. 1.490.000,- = Rp. 2.980.000,- +
TOTAL Rp. 8.983.500,-
E. Fasilitas Anggota DPR-RI
- Asuransi kesehatan Rp 5,5 juta/bulan
- Asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan Rp 1.179.300/tahun
- Pemberian kredit mobil Rp 154 juta/tahun
Kinerja DPR Rendah
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
(Formappi), melakukan evaluasi kinerja DPR dalam fungsi legislasi
sangat memprihatinkan. Dari target 70 RUU dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) 2010, hingga September ini hanya 8 RUU yang
diselesaikan.
Peneliti Formappi, Yulistinus, mengatakan, dari 8
RUU yang diselesaikan, hanya 6 RUU yang direkomendasikan sebagai UU
oleh DPR. "Dua RUU lainnya hanya persetujuan, bukan direkomendasikan
menjadi UU," kata Yulistinus di Jakarta, Jumat (1/10).
Dengan
kinerja ini, apa yang telah dilakukan DPR dinilai jauh dari target
Prolegnas. Sebanyak 21 RUU masih dalam proses pembahasan. Selebihnya,
terdapat 24 RUU inisiatif DPR yang belum disiapkan naskah akademik dan
drafnya. Sementara 26 RUU usulan pemerintah belum disampaikan ke DPR.
"Kami
pesimistis dengan hasil ini. Target Prolegnas 2010 tampaknya mustahil
dicapai. Mereka menetapkan prioritas, tapi belum menyiapkan bahan
dasarnya," ujar Koordinator Formappi Sebastian Salang.
Jika
dibandingkan dengan produk legislasi DPR periode sebelumnya, yang
berhasil menyelesaikan 14 RUU pada kurun waktu yang sama, kinerja
legislasi DPR periode sekarang lebih rendah.
"Pimpinan DPR perlu
tegas mengingatkan setiap komisi atau pansus untuk segera menyelesaikan
agenda-agenda pembahasan RUU," kata Sebastian.
Setelah setahun
bekerja, dari target legislasi 70 RUU, hingga September 2010, DPR baru
menyelesaikan 8 RUU. Target legislasi 2010 diyakini tidak akan
tercapai. Juga disorot kinerja DPR dalam menjalankan fungsi anggaran.
Sikap kritis DPR terhadap Pemerintah, terutama soal anggaran, dinilai
hanya untuk menaikkan posisi tawar.
Sebastian Salang mengatakan,
DPR lebih memperjuangkan alokasi anggaran untuk kepentingannya sendiri
dibandingkan bagi kepentingan publik. "Lihat saja, soal permintaan
alokasi dana aspirasi, pembangunan gedung DPR, mobil mewah, dan
lain-lain," katanya.
lain-lain," katanya.
DPR,
lanjut dia, belum mampu mengejawantahkan hasil kunjungan kerja atau
aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam APBN. Ia mencontohkan, dalam
APBN/APBN-P 2010, sebesar Rp 781,5 triliun atau sekitar 69,33 persen
dialokasikan untuk belanja pusat. Angka ini jauh lebih besar dibanding
belanja daerah yang hanya Rp 344,6 triliun (30,61 persen).
"Padahal
pembangunan itu seharusnya di daerah dan membutuhkan anggaran yang
lebih besar. Tapi DPR belum mampu memperjuangkannya. Ini tidak sejalan
dengan apa yang selalu dibicarakan DPR soal anggaran pro rakyat,"
ujarnya.
Biaya dan Kinerja Untuk DPR sendiri, pada APBN-P 2010
ini mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,22 triliun. Dari jumlah ini, biaya
kunjungan kerja pimpinan dan anggota ke luar negeri naik Rp 46,4 persen
dari APBN 2009 yaitu Rp162,994 miliar. "Jika dibagi rata 560 anggota
DPR, maka setiap anggota mendapatkan 290,97 juta pertahun," kata
Sebastian.
Sementara, untuk alokasi prolegnas Rp173,4 miliar.
Sebesar 42,4 persen atau Rp 73,521 miliar dipergunakan untuk studi
banding. "Ini tidak sebanding dengan produk atau prestasi yang
dihasilkan DPR," tambahnya.
BINTANGNYA DPR
Sumber:
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5698055
http://wihans.web.id/003sari290710
