TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA
- Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2010 menunjukkan penurunan alokasi belanja sosial sebesar Rp 13,6
triliun atau 17,5 persen dari tahun 2009 sebesar Rp 77,9 triliun menjadi
Rp 61,3 triliun pada 2010.
Peningkatan belanja sosial seharusnya menjadi satu ciri negara yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan alokasi belanja kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat menjadi indikator utama.
"Pada prakteknya, alokasi belanja sosial hanya mengalami peningkatan drastis menjelang dan pada saat Pemilihan Umum," jelas Ketua Badan pekerja, Komisi Anggaran Independen (KAI), Ibrahim Fahmi Badoh, di Kafe Pisa, Jakarta, Sabtu (4/12/2010).
Dalam APBN 2010 terdiri atas alokasi penanganan bencana alam Rp 3 triliun, dan alokasi belanja sosial di kementrian atau lembaga sebesar Rp 61,3 triliun.
"Dari jenis alokasi dan model penyaluran belanja sosial ini masih sulit untuk dikatakan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dalam bentuk penurunan pengeluaran keluarga untuk ongkos kesehatan atau mengentaskan tingginya angka pengangguran yang masih mencapai 8,14 persen pada Februsari 2009," paparnya.
Menurutnysa Rakyat Indonesia dapat saja bermimpi tentang perbaikan kesejahteraan dan keluar dengan cepat dari belenggu kemiskinan.
"Namun, mimpi ini dampaknya masih akan tetap tinggal mimpi jika sistem dan aktor terkait kebijakan anggaran tidak segera berbenah dan dibenahii," ungkapnya.
Peningkatan belanja sosial seharusnya menjadi satu ciri negara yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan alokasi belanja kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat menjadi indikator utama.
"Pada prakteknya, alokasi belanja sosial hanya mengalami peningkatan drastis menjelang dan pada saat Pemilihan Umum," jelas Ketua Badan pekerja, Komisi Anggaran Independen (KAI), Ibrahim Fahmi Badoh, di Kafe Pisa, Jakarta, Sabtu (4/12/2010).
Dalam APBN 2010 terdiri atas alokasi penanganan bencana alam Rp 3 triliun, dan alokasi belanja sosial di kementrian atau lembaga sebesar Rp 61,3 triliun.
"Dari jenis alokasi dan model penyaluran belanja sosial ini masih sulit untuk dikatakan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dalam bentuk penurunan pengeluaran keluarga untuk ongkos kesehatan atau mengentaskan tingginya angka pengangguran yang masih mencapai 8,14 persen pada Februsari 2009," paparnya.
Menurutnysa Rakyat Indonesia dapat saja bermimpi tentang perbaikan kesejahteraan dan keluar dengan cepat dari belenggu kemiskinan.
"Namun, mimpi ini dampaknya masih akan tetap tinggal mimpi jika sistem dan aktor terkait kebijakan anggaran tidak segera berbenah dan dibenahii," ungkapnya.
