Sungguh di negeri ini berlaku hukum rimba,
siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa. Kuat lebih dalam
pengertian kuat secara finansial, menguasai sumber-sumber keuangan
yang bisa mengatur jalannya roda ekonomi dan politik. Pemberlakuan
pajak bagi pemilik warung nasi yang sedianya akan dilakukan pada
Januari 2011 bukan hanya mendapat kritikan dari para pemilik warteg.
Bahkan ada seorang pemilik warung nasi yang menjual makanan soto
babat Betawi menyarankan agar pemerintah minta uang pajak kepada
Gayus Tambunan.
Ilustrasi Gayus
menjadi pedagang kaki lima di trotoar, siapakah yang perlu dimiskinkan,
koruptor atau rakyat kecil?
“Ngapain minta ke kita.
Minta saja sama Gayus tuh. Dia banyak duitnya,” ucap salah seorang
pemilik warung dengan nada kesal yang enggan disebut identitasnya,
Kamis (2/12/2010). Mendengar kabar tersebut, ia terlihat kaget.
Pasalnya, hingga saat ini ia belum mendengar kabar pembayaran pajak
ini. Karena, ia beralasan, belum adanya sosialisasi dari pemerintah
DKI Jakarta.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu
dini untuk mengambil kebijakan sepihak ini. Menurutnya, kebijakan
ini semakin menyiksa masyarakat kecil yang hanya mengandalkan dari
penjualan nasi untuk bertahan hidup. “Ada-ada saja pemerintah ini,”
tandasnya.
Sederhana memang pemikiran para kawula alit atau wong cilik,
tak serumit etika yang harus dipelajari para anggota dewan di Yunani
belum lama ini. Mungkin para rakyat sudah terlalu apatis untuk
menyikapi apapun kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan yang
membebani rakyat banyak.
Seorang Gayus dengan uang miliaran ditangan
bisa mengatur dan menundukan aparat, bahkan tak jarang dalam praktek
mafia hukum uang bisa membuat para pemegang jabatan dan wewenang
beralih profesi menjadi pelacur, pelacur jabatan karena bisa dibeli
dan diatur oleh uang oleh pemberinya.
Tentu bukan hal yang bijak membiarkan perompak kekayaan negara,
para benalu yang menghisap sari pati sumber dana negara itu
berkeliaran bebas sementara rakyat jelata dihisap darahnya dan tak
diberi kesempatan bernafas lebih lega dari segala himpitan birokrasi
kompleks yang menjadikan mereka tak bisa berkembang dengan baik.
Dimana letak keadilan?
Sumber :http://ruanghati.com/2010/12/03/antara-gayus-vs-pemilik-warung-tegal-warteg/
