TRIBUNNEWS.COM, SINTANG - Ancaman yang dilontarkan warga Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, Sintang, untuk mengibarkan bendera Malaysia membuat aparat di daerah tersebut langsung sibuk.
Bupati Sintang Milton Crosby mengadakan rapat tertutup, Rabu (3/8/2011), bersama
Wakil Bupati Ignasius Juan, Kapolres Sintang AKBP Firly R Samosir,
Dandim Sintang Letkol G Amin Y, serta Danyon 642 Sintang Amin Taufik.
Usai rapat dengan petinggi Polri dan TNI, Bupati kemudian mengundang beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi persoalan tersebut.
Ancaman warga Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, untuk mengibarkan bendera Malaysia di desa mereka, dilansir oleh MetroTV, Selasa (2/8/2011).
Diberitakan, warga setempat kesal karena pemerintah tak memperhatikan kondisi infrastruktur di perbatasan. Misalnya, kerusakan jalan yang sudah didera bertahun-tahun, tapi tak juga diperhatikan. Mereka juga mengeluhkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, pemerintah Malaysia sudah bertahun-tahun membantu menyediakan sarana dan prasarana air bersih bagi mereka. Akibatnya, warga lebih berempati pada negeri tetangga dari pada negeri sendiri.
Warga juga mengaku berulang kali mendengar kabar tinjauan dan pencairan dana pembangunan. Namun, mereka sama sekali belum pernah menikmati kemajuan pembangunan dan kesejahteraan.
Selain itu, sarana transportasi jalan yang rusak harus membuat warga bertumpu melalui jalur air. Sementara Pemkab Sintang dan Pemprov Kalbar mengaku mengaku hanya mempunyai dana terbatas.
Warga pun mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia, apabila tuntutan dan perhatian bagi mereka tak jua dipenuhi.
Pernyataan Yusak yang juga disiarkan oleh MetroTV itu langsung direspon pemerintah pusat, termasuk di antaranya Mabes Polri dan TNI.
Hasil Rapat
Pertemuan tertutup antara Bupati Milton Crosby, Wakil Bupati Ignasius Juan, Kapolres Firly R Samosir, Dandim G Amin Y, serta Danyon 642 Amin Taufik, menghasilkan beberapa agenda kerja.
Pertama, Wakil Bupati Ignasius Juan bersama TNI dan Polri akan melakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih di perbatasan pada 17 Agustus 2011, bertepatan dengan HUT RI.
Kedua, ke depan pemerintah, Polri, dan TNI akan melakukan pembinaan melalui dialog dengan masyarakat untuk mencari tahu apa persoalan yang dihadapi.
Ketiga, menyampaikan hasil dialog antara warga dan pemerintah kepada pemerintah pusat, dan atasan masing-masing institusi, terhadap beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat perbatasan.
Keempat, memberikan pengobatan gratis kepada warga, sambil melakukan pembinaan dan dialog.
Bupati Milton Crosby berharap masyarakat yang ada di wilayah perbatasan dapat lebih sabar untuk menunggu pembangunan dari pemerintah. Kata dia, belum adanya pembangunan bukan berarti pemerintah tidak perduli.
"Kita memang masih mengalami keterbatasan anggaran, namun kita terus berusaha untuk memperjuangkan pembangunan di wilayah perbatasan," kata Bupati.
Bupati tidak menampik insfrastruktur di perbatasan masih belum memadai. Akan tetapi, tidak benar jika sampai saat ini dikatakan tidak ada pembangunan sama sekali yang dilakukan pemerintah.
"Bahkan, wilayah perbatasan ini selalu menjadi prioritas. Hanya memang semuanya tidak bisa instan, melainkan butuh proses, karena sesuai dengan kemampuan kita," kata Bupati.
Pemkab, kata Bupati, sudah sering kali mengusulkan pembangunan kepada pusat. Namun, karena banyak daerah yang memerlukan pembangunan, maka dana yang terbatas itupun harus dibagi-bagi.
Sumber
Usai rapat dengan petinggi Polri dan TNI, Bupati kemudian mengundang beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi persoalan tersebut.
Ancaman warga Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, untuk mengibarkan bendera Malaysia di desa mereka, dilansir oleh MetroTV, Selasa (2/8/2011).
Diberitakan, warga setempat kesal karena pemerintah tak memperhatikan kondisi infrastruktur di perbatasan. Misalnya, kerusakan jalan yang sudah didera bertahun-tahun, tapi tak juga diperhatikan. Mereka juga mengeluhkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, pemerintah Malaysia sudah bertahun-tahun membantu menyediakan sarana dan prasarana air bersih bagi mereka. Akibatnya, warga lebih berempati pada negeri tetangga dari pada negeri sendiri.
Warga juga mengaku berulang kali mendengar kabar tinjauan dan pencairan dana pembangunan. Namun, mereka sama sekali belum pernah menikmati kemajuan pembangunan dan kesejahteraan.
Selain itu, sarana transportasi jalan yang rusak harus membuat warga bertumpu melalui jalur air. Sementara Pemkab Sintang dan Pemprov Kalbar mengaku mengaku hanya mempunyai dana terbatas.
Warga pun mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia, apabila tuntutan dan perhatian bagi mereka tak jua dipenuhi.
Pernyataan Yusak yang juga disiarkan oleh MetroTV itu langsung direspon pemerintah pusat, termasuk di antaranya Mabes Polri dan TNI.
Hasil Rapat
Pertemuan tertutup antara Bupati Milton Crosby, Wakil Bupati Ignasius Juan, Kapolres Firly R Samosir, Dandim G Amin Y, serta Danyon 642 Amin Taufik, menghasilkan beberapa agenda kerja.
Pertama, Wakil Bupati Ignasius Juan bersama TNI dan Polri akan melakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih di perbatasan pada 17 Agustus 2011, bertepatan dengan HUT RI.
Kedua, ke depan pemerintah, Polri, dan TNI akan melakukan pembinaan melalui dialog dengan masyarakat untuk mencari tahu apa persoalan yang dihadapi.
Ketiga, menyampaikan hasil dialog antara warga dan pemerintah kepada pemerintah pusat, dan atasan masing-masing institusi, terhadap beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat perbatasan.
Keempat, memberikan pengobatan gratis kepada warga, sambil melakukan pembinaan dan dialog.
Bupati Milton Crosby berharap masyarakat yang ada di wilayah perbatasan dapat lebih sabar untuk menunggu pembangunan dari pemerintah. Kata dia, belum adanya pembangunan bukan berarti pemerintah tidak perduli.
"Kita memang masih mengalami keterbatasan anggaran, namun kita terus berusaha untuk memperjuangkan pembangunan di wilayah perbatasan," kata Bupati.
Bupati tidak menampik insfrastruktur di perbatasan masih belum memadai. Akan tetapi, tidak benar jika sampai saat ini dikatakan tidak ada pembangunan sama sekali yang dilakukan pemerintah.
"Bahkan, wilayah perbatasan ini selalu menjadi prioritas. Hanya memang semuanya tidak bisa instan, melainkan butuh proses, karena sesuai dengan kemampuan kita," kata Bupati.
Pemkab, kata Bupati, sudah sering kali mengusulkan pembangunan kepada pusat. Namun, karena banyak daerah yang memerlukan pembangunan, maka dana yang terbatas itupun harus dibagi-bagi.
Sumber
