Pengangkatan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang memiliki
jabatan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga Denny Indrayana
yang juga merupakan orang dekat Presiden SBY yaitu Staf Khusus Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan
Korupsi Kolusi dan Nepotisme memicu spekulasi adanya upaya penyelamatan
hukum para petinggi Partai Demokrat yang saat ini banyak tersandung
kasus-kasus korupsi dan skandal lainnya.
Kombinasi keduanya dinilai sebagai kombinasi yang berbahaya bagi
penegakan hukum di Indonesia. Keduanya dikhawatirkan akan mengontrol
hukum. “Kelihatannya begitu (upaya mengontrol hukum), Memang demikian,
mengingat banyak orang Partai Demokrat bisa terjerat hukum,” hal
tersenut diungkapkan aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi
Media di Jakarta, Rabu (19/10) kemarin.
Siapapun tau bagaimana track record kedua orang ini dalam perjalanan
karirnya. Adhie mengingatkan keduanya tidak memiliki rekam jejak yang
baik selama ini. “Denny lebih tricky (licik). Sedangkan Amir masih bisa
dianggap netral,” ujarnya. Denny, menurut Adhi, adalah orang sering kali
mengintervensi seperti dalam kasus cicak vs buaya. Rekam jejak Amir
sebagai pengacara juga dinilai kurang baik. “Sebagai pengacara dia
kurang jujur dan melanggar etika,” ujarnya.
Dengan duet pasangan ini banyak kalangan sangat pesimis kasus kasus
besar seperti kasus Bank Century hingga kasus M.Nazaruddin dan Andi
Malaranggeng serta Angelina Sondakh (Wisma Atlet) dan beberapa kasus
terkait petinggi Demokrat lainnya akan bisa terselesaikan dengan adil
dan baik. Karena bisa dipastikan akan terjadi konflik kepentingan alias
tarik menarik kepentingan partai dan profesi di pemerintahan.
Jadi tidak terlalu berlebihan bila banyak kalangan menilai
kebijaksanaan presiden SBY merombak kabinetnya ini hanya sebagai upaya
penyelamat Partai Demokrat dari kasus-kasus besar yang kini menjerat
sebagian petingginya yang notabene adalah orang dekat Presiden sendiri. (Sumber)