Banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Mereka pun mesti mengakhiri karirnya di penjara. Salah satu alasan yang kerap didengungkan yakni gaji yang kecil. Tapi dinilai hal itu bukan alasan.
"Tidak benar kalau gaji kecil jadi alasan. Secara keseluruhan kepala daerah itu semua biayanya ditanggung, mulai dari baju, uang bensin dan semua kebutuhannya. Negara menanggung biaya operasional," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil saat dihubungi detikcom, Sabtu (1/5/2010).
Kalau kemudian beralasan banyak kebutuhan yang mesti dipenuhi, misalnya sumbangan dan lainnya, sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan pos bantuan yang sudah ada.
"Kalau ada yang meminta bantuan untuk kemiskinan bikin saja program pemberantasan kemiskinan, kalau untuk pesantren bikin program pembinaan pesantren, yang penting pertanggung jawaban anggrannya jelas," terangnya.
Sebenarnya sumbangan yang banyak dilakukan kepala daerah pun sepenuhnya bukan untuk kepentingan sosial, tapi sepenuhnya untuk politik.
"Bantuan sosial mengarah untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan masyarakat," tutupnya.
Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan kalau salah satu faktor yang mendorong kepala daerah korupsi yakni banyaknya permintaan sumbangan, sementara gaji bupati/walikota hanya Rp 6,2 juta dan gubernur Rp 8,7 juta.
Sabtu, 01 Mei 2010
Gaji Kecil Bukan Alasan Kepala Daerah Lakukan Korupsi
